Persoalan Pengangguran dan Pendidikan

Suyanto

PERSOALAN kehidupan bangsa yang amat pelik dan sangat mencemaskan saat ini adalah semakin membengkaknya jumlah penganggur. Mengapa mencemaskan? Karena jumlah penganggur sejak terjadinya krisis ekonomi pada 1998 mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini cukup menimbulkan kekalutan bagi para pemimpin hasil pemilu nanti.
SEJAK 1997 sampai 2004, jumlah penganggur terbuka di republik ini terus menanjak: dari 4,18 juta jiwa menjadi kurang lebih 11,35 juta orang. Dari jumlah itu, sebagian besar dialami oleh generasi usia muda. Ini berarti bahwa sebagian besar angkatan muda kita yang termasuk dalam kelompok angka penganggur terbuka itu tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kehidupan mereka menjadi beban bagi orang lain.
Oleh karena itu, dapat ditebak dengan mudah bahwa produktivitas generasi muda kita saat ini amatlah rendah. Kecemasan kita sebagai bangsa saat ini sebenarnya tidak saja dipicu oleh penganggur terbuka itu, tetapi juga pada jumlah penganggur total yang juga semakin meroket. Bahkan jumlah penganggur total saat ini telah mencapai kurang lebih 45 juta jiwa. Hal ini dalam jangka panjang akan menjadi benih yang subur terhadap timbulnya berbagai ketidakstabilan sosial dan politik jika persoalan itu tidak ditangani secara cepat dan tepat. Di seluruh dunia saat ini penganggur usia muda berjumlah kurang lebih 74 juta jiwa.
Mengatasi pengangguran dalam jumlah yang besar tentu tidak mudah. Jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 3,3 persen, menurut prediksi Bank Dunia, maka lapangan kerja yang bisa diciptakan hanya sejumlah 1,4 juta. Hal ini menggunakan asumsi setiap pertumbuhan ekonomi satu persen akan mampu menambah lapangan kerja bagi 400.000 orang. Padahal, angkatan kerja setiap tahunnya di negeri ini berjumlah kurang lebih 3 juta jiwa. Ini berarti sejak saat ini angka penganggur akan terus bertambah dengan jumlah paling tidak 1,6 juta orang.
Bahkan yang lebih ironis lagi penganggur di kalangan kaum terdidik pun juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada 2001 penganggur yang sudah tamat sekolah dasar sampai perguruan tinggi telah mencapai paling tidak 5,8 juta orang. Tentu angka itu untuk saat ini lebih tinggi lagi. Keadaan ini menyebabkan munculnya wacana dan bahkan tuduhan bahwa pendidikan di negeri ini hanya menghasilkan para penganggur. Betulkan seperti itu?
TIDAK sedikit warga masyarakat kita yang memiliki pemikiran bahwa penyebab angka penganggur yang tinggi di negeri ini adalah akibat dari sistem pendidikan yang tidak mampu meluluskan lulusannya sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Lembaga pendidikan kita dituduh tidak mampu menghasilkan tenaga kerja siap bekerja, atau bahkan istilah yang paling populer ialah lulusan pendidikan kita tidak siap pakai.
Diskusi ini sudah lama dilakukan oleh berbagai pakar di negeri ini. Hasilnya, tetap saja penganggur bertambah, sementara itu dalam waktu yang bersamaan kualitas pendidikan kita memang semakin menurun jika dibandingkan dengan negara tetangga dekat kita sekalipun, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan lebih-lebih jika dibandingkan dengan Singapura.
Pendidikan memiliki kontribusi terhadap jumlah penganggur memang tidak bisa dimungkiri. Akan tetapi, jika lembaga pendidikan disalahkan sebagai satu-satunya penyebab tingginya penganggur tentu tidak benar, dan pikiran itu memiliki bias dan bahkan bisa menjadi sesat dalam jangka panjang. Terjadinya penganggur melibatkan banyak variabel. Tidak semata-mata karena lembaga pendidikan yang selalu meluluskan lulusan yang tidak siap pakai.
Sampai kapan pun pendidikan tidak akan bisa, dan bahkan di negara mana pun ia tidak akan direncanakan untuk menghasilkan orang-orang yang semuanya dan semata-mata siap pakai di dunia kerja. Kalau hal ini (menghasilkan manusia siap pakai) yang menjadi cita-cita utama dunia pendidikan, berarti kita tidak lagi mendidik bangsa, tetapi sekadar melatih bangsa menjadi tukang semata.
Jika demikian, cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membudayakan peserta didik ke arah hidup yang bervisi dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan universal, sehingga dengan proses pendidikan akan dapat tercipta modal sosial yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, akan sulit terwujud.
Oleh karena itu, terjadinya masalah pengangguran harus dilihat pada aspek-aspek yang dengan langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkannya. Berbagai bentuk pengangguran apakah itu terbuka atau tersembunyi dapat dipengaruhi oleh paling tidak tiga faktor, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Tiga faktor penting ini tidak bisa diabaikan begitu saja dalam melihat terjadinya pengangguran.
Dari aspek kependudukan, pengangguran dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat. Pengangguran yang terjadi saat ini juga merupakan kontribusi adanya baby boom pada tahun 1970-an yang saat ini usia mereka memang memasuki usia produktif sebagai angkatan kerja. Sebaliknya, dengan kecilnya kesempatan kerja sebagai akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di masa krisis sejak empat tahun lalu, dua faktor ini (ekonomi dan kependudukan) memang semakin memperburuk keadaan pengangguran kita saat ini.
Begitu pula aspek kultural dari kelompok penduduk secara etnis juga memengaruhi besarnya jumlah penganggur. Kelompok etnis yang memiliki budaya kreatif, mandiri, dan bisa membangun jejaring kerja akan sedikit peluangnya menganggur jika dibandingkan dengan mereka yang hanya berharap dan menunggu bisa dipekerjakan orang lain.
PENDIDIKAN memang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika tidak, maka sektor ini juga akan menyumbang pada terjadinya pengangguran. Ada paling tidak tiga model perencanaan di bidang pendidikan dikaitkan dengan kemanfaatannya. Pertama, pendidikan direncanakan atas dasar social demand approach. Dalam pendekatan ini program pendidikan memang dibuat atas dasar permintaan yang ada di dalam masyarakat.
Masyarakat ingin sekolah, kemudian ditawarkanlah berbagai program pendidikan kepada mereka. Jika masyarakatnya mampu berpikir rasional, pendekatan ini tidak menjadi masalah. Tetapi manakala masyarakat selalu mau masuk ke satuan pendidikan, meskipun tidak bermutu, hasilnya tidak akan banyak membantu pada persoalan pengangguran. Masyarakat yang tidak kritis akan lebih mementingkan ijazah daripada kompetensi. Bahkan beli ijazah pun bisa jadi.
Kondisi ini sudah menghinggapi beberapa anggota masyarakat dan juga para pejabat kita yang suka membeli gelar demi gengsi. Dalam budaya seperti ini, jelas sekali bahwa proses pendidikan akan berkontribusi pada penganggur semata. Para lulusan satuan pendidikan yang tujuan sekolahnya hanya untuk mendapatkan gelar dan ijazah, hasil pendidikan yang mereka peroleh tidak akan mampu menolong diri mereka sendiri ketika menghadapi persoalan pengangguran.
Model perencanaan pendidikan yang kedua dapat dilakukan dengan economic return approach. Dalam pendekatan ini pendidikan dapat dianalogikan dengan proses produksi. Dengan menghitung berbagai ongkos yang terlibat dalam program pendidikan (input-proses-produk) dan kemudian melihat produktivitas para lulusan, maka dapat dikatakan apakah sebuah program pendidikan akan hanya berkontribusi pada penganggur atau memang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki dampak ekonomi secara positif.
Dalam model ini pendidikan memang harus bisa menjaga relevansi dan akuntabilitas program yang ditawarkan. Ketika para lulusan tidak bisa berperan dalam dunia kerja yang biasanya ditandai dari rendahnya gaji mereka, atau bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, maka pendidikan yang sedang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat dikatakan gagal, dan dengan demikian hanya akan berkontribusi pada semakin banyaknya penganggur.
Justifikasi ini memang tidak mudah dilakukan. Mengapa demikian? Karena untuk melakukan standardisasi lulusan memang tidak mudah. Dengan guru/dosen, sarana-prasarana, dan kurikulum yang sama, bisa menghasilkan kualitas lulusan yang berbeda-beda dilihat dari produktivitas mereka di dalam masyarakat setelah mereka lulus.
Saat ini banyak program pendidikan yang tidak mampu memberikan keuntungan ekonomik bagi upaya investasi yang telah dilakukan oleh penyelenggaranya. Lulusan yang tidak memiliki produktivitas tentu akan berkontribusi pada penganggur. Terlebih-lebih di negeri ini sulit untuk menghapus program pendidikan yang memang jelas-jelas tidak mampu meluluskan lulusannya dengan produktivitas yang memadai di masyarakat.
Bahkan tidak jarang pendidikan itu sendiri justru merupakan bagian dari tempat untuk sekadar mencari nafkah bagi penyelenggaranya. Pendidikan yang seperti ini yang memperburuk keadaan pengangguran di negeri ini. Bahkan ada gejala bahwa sekolah menolak gerakan-gerakan yang pro pada kualitas. Sebagai bukti empirik, dengan ujian nasional yang mematok nilai standar minimal 4,01 untuk pendidikan dasar dan menengah banyak sekolah dan anggota masyarakat yang protes. Protes mereka sebenarnya tidak berada pada alasan demi pendidikan. Tetapi lebih untuk menjaga kelestarian sekolah-sekolah mereka yang memang terancam oleh banyaknya siswa yag tidak lulus jika standar nilai itu diberlakukan.
Kalau banyak anak yang tidak lulus, maka sekolah itu terancam tidak laku. Ketika sekolah dan masyarakat tidak pro kualitas, maka lulusan mereka tidak memiliki economic return sama sekali, dan dengan demikian pendidikan yang seperti itu akan berkontribusi pada semakin meningkatnya penganggur kita. Oleh karena itu, dalam jangka panjang persoalan kualitas lulusan harus menjadi kepentingan semua pihak, baik sekolah, orangtua, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. Kualitas sekolah kita pada saat ini sudah memasuki lampu kuning. Untuk mengatasinya perlu dukungan dari semua stake holder secara sinergis.
Pendekatan perencanaan pendidikan yang ketiga, dapat dilakukan dengan menggunakan employment generation approach. Dengan pendekatan ini diharapkan memang pendidikan tidak akan berkontribusi pada terjadinya penganggur. Program ini hanya dapat dilakukan ketika ada profesionalisme dalam dunia pendidikan. Kompetensi lulusan menjadi lebih penting dari pada sekadar memiliki ijazah. Implikasinya pendidikan harus mampu memberikan pengalaman yang bermakna pada semua peserta didik.
Oleh karena itu, semua yang terlibat dalam proses pendidikan harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Di samping itu pendidikan harus diberdayakan sesuai dengan ciri-ciri terjadinya profesionalisme, yang antara lain meliputi: (1) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat; (2) harus berdasarkan atas kompetensi individual (bukan atas dasar KKN); (3) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; (4) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat; (5) adanya kesadaran profesional yang tinggi; (6) memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik); (7) memiliki sistem sanksi profesi; (8) adanya militansi individual; dan (9) memiliki organisasi profesi.
Dengan adanya profesionalisme dalam bidang pendidikan, peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang bermakna dari proses belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan. Konsekuensinya semua guru harus diberdayakan agar mampu mengajarkan berbagai pengetahuan dan teknologi mutakhir. Dengan bekal itu maka para lulusannya akan memiliki kreativitas, mampu melakukan sintesis, bisa memanfaatkan kemampuan otak kanan dan kiri secara seimbang.
Namun, pada kenyataannya pendidikan kita saat ini jauh dari hal ini semua. Guru tidak berdaya dilihat dari aspek profesionalismenya, yang diakibatkan oleh rendahnya kesejahteraan mereka, lingkungan sekolah tidak kondusif untuk mengajarkan kemandirian, kreativitas, berpikir sintesis, dan eksperimentasi yang bersifat inovatif. Akibatnya, lulusan kita sebagian besar lebih verbalistik, dan dengan demikian tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri.Jika pemerintah mau melakukan investasi secara besar-besaran di bidang pendidikan, dalam jangka panjang juga akan dapat mengurangi angka penganggur. Sebab, pada hakikatnya setiap investasi di bidang pendidikan memiliki manfaat ganda, yaitu adanya multiplier effect secara ekonomik dan terciptanya kapital sosial yang baik dalam masyarakat akibat dari terlahirkannya kualitas manusia yang baik setelah mereka menamatkan program pendidikan yang telah diberdayakan itu. Semoga begitu

.
Prof Suyanto PhD Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Alumnus Boston dan Michigan State University, AS

Related Post:

Widget by [ Iptek-4u ]

Posted in: COMDEV